Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat foto bersama saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Foto: Ist/nvl

Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk menggali masukan dan aspirasi terkait penyusunan RUU Kepariwisataan yang akan mulai dibahas pada tahun 2023. Dimana RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan bahwa banyak masukan yang diberikan oleh pelaku wisata yang nantinya akan menjadi perhatian di dalam penyusunan RUU Kepariwisataan ini. “Terkait kondisi kepariwisataan di Batam ternyata masih banyak kendala mulai dari visa on arrival, soal sandaran kapal feri dari singapura, soal pengisian bahan bakar kapal feri, sebenarnya dari segi potensi di Batam ini cukup luar biasa,” ungkap Nuroji usai bertemu dengan pelau pariwisata di Kota Batam, Jumat (23/9/2022).

Lebih lanjut, Nuroji meminta agar segera dilakukan koordinasi penyelesaian terkait kendala-kendala pariwisata di Batam karena itu melibatkan lintas kemeneterian. “Supaya ekosistem pariwisata di Batam ini lebih kondusif dan turis akan tambah lagi datang ke Batam,” ungkapnya.

“Batam ini juga kan dikenal sebagai tempat wisata belanja (perdagangan), dan ternyata juga ada pergeseran selain wisata belanja ada juga wisata kuliner. Kuliner batam ini ternyata banyak disukai wisatawan mancanegara, saya rasa ini merupakan potensi yang harus terus dikembangkan,” sambung Nuroji.

Adapun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan saat ini yang berlalu dianggap belum optimal mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasiannya yang belum berjalan efektif. Pasalnya seiring berkembangnya teknologi dan informasi banyak hal yang berkembang dalam sektor kepariwisataan sehingga menurutnya hal tersebut perlu disesuaikan, di tengah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata yang perlu juga diperhatikan. (skr/aha)